MEMAHAMI PRINSIP UMUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

hak kekayaan intelektual

MEMAHAMI PRINSIP UMUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Oleh Ferianto, S.Si., M.H.

 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang atau entitas tertentu untuk memegang hak monopoli dalam menggunakan dan memanfaatkan kekayaan intelektual yang dihasilkan dan dimilikinya. Hak eksklusif yang dimaksud adalah hak untuk memonopoli karya yang telah dilindungi secara hukum selama kurun waktu tertentu, bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh pihak pemegang hak atas kekayaan intelektual yang telah dihasilkan. Melalui hak tersebut, pemegang hak eksklusif juga dapat mencegah pihak lain untuk membuat, menggunakan, mendistribusikan, atau memanfaatkan dalam bentuk lain tanpa seizin pemilik hak. Hak eksklusif merupakan bentuk penghargaan dari negara terhadap pengorbanan pihak yang telah menghasilkan karya intelektual yang bermanfaat. Melalui hak eksklusif maka negara memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta mendorong pihak lain untuk menghargai suatu karya serta mengembangkan karya lebih lanjut dan inovasi lainnya.

Perlindungan hukum yang diperoleh dari suatu karya intelektual juga mensyaratkan adanya permohonan atau pendaftaran khususnya untuk jenis HKI berupa Merek, Paten, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Sedangkan jenis HKI berupa Hak Cipta dan Rahasia Dagang, secara prinsip hukum tidak wajib memerlukan pendaftaran kecuali dalam hal upaya untuk memperkuat alat bukti maka pencatatan kedua jenis HKI tersebut masih disarankan untuk dilakukan. Selanjutnya, setelah pendaftaran atas karya intelektual dilakukan sesuai dengan jenis karyanya, maka perlindungan hukum akan diberikan oleh negara yang bersifat territorial artinya perlindungan hukum diberikan di tempat pendaftaran dilakukan. Sistem ini selaras dengan prinsip kedaulatan negara dalam konteks hukum public bahwa pemberian perlindungan hukum HKI adalah murni kewenangan masing-masing negara dan tidak dapat dipaksakan atau saling mempengaruhi satu sama lain.

Baca Juga : Paten vs Rahasia Dagang

Prinsip yang khas dari HKI lainnya adalah prinsip pemisahan benda secara fisik dengan HKI yang terkandung dalam benda tersebut. Prinsip ini merupakan karakter kunci memahami konsep HKI bahwa menguasai benda secara fisik belum tentu menguasai hak eksklusif yang terkandung dalam benda tersebut. Sebagai ilustrasi jika kita membeli sebuah buku dengan sejumlah uang, maka buku secara fisik menjadi milik  kita. Kita berhak memanfaatkan buku tersebut untuk dibaca, disimpan dan lain-lain. Namun, jika kita memperbanyak buku tersebut dan kemudian menjual kepada pihak lain maka kita bisa dikatakan melanggar hak cipta atas buku tersebut. Hal ini karena hak eksklusif dalam buku tidak otomatis berpindah kepada kita selaku pembeli. Pegalihan hak eksklusif memerlukan skema tertentu misalnya lisensi dan bentuk lainnya. Oleh karena itu, hak kekayaan intelektual sering disebut sebagai asset tak berwujud. Oleh karena sebuah asset maka HKI tentu akan memiliki nilai (value) yang bisa dikapitalisasi menjadi nilai ekonomi yang sangat strategis.

Selanjutnya, perlindungan yang dimiliki oleh suatu jenis HKI adalah terbatas atau memiliki masa perlindungan yang ada batasnya. Sebagai contoh, paten mempunyai masa perlindungan 10 atau 20 tahun saja sesuai jenis patennya dan tidak dapat diperpanjang. Merek memiliki waktu perlindungan setiap 10 tahun dengan catatan dilakukan perpanjangan. Desain Industri memiliki masa perlindungan 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Begitu pun dengan jenis HKI lainnya juga mempunyai waktu perlindungan yang sudah ditentukan. Jika batas perlindungan sudah dicapai atau tidak ada upaya perpanjangan lagi (khusus untuk merek) maka karya intelektual tersebut bersifat public domain atau dengan kata lain siapapun pihak dapat memanfaatkan HKI tersebut secara bebas, legal dan tanpa harus seizin pemilik HKI lagi. Hal ini karena HKI yang bersifat public domain maka hak eksklusifnya telah gugur demi hukum. Konsekuensi prinsip hukum seperti ini dapat memberikan peluang bagi pihak – pihak lain untuk dapat mendapatkan manfaat dari HKI secara lebih murah bahkan gratis sehingga mewujudkan keseimbangan hukum bahwa hak monopoli bersifat tidak mutlak.

 

 

Memahami Konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Aset Tak Berwujud Untuk Kegiatan Perdagangan (Bisnis)

aset tak berwujud

Memahami Konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Aset Tak Berwujud Untuk Kegiatan Perdagangan (Bisnis)

Oleh Ferianto, S.Si., M.H.

 

Karya intelektual yang dihasilkan manusia melalui pengorbanan waktu, tenaga, pemikiran, biaya yang tidak sedikit. Keseluruhan pengorbanan tersebut harapannya adalah penghasil karya akan mendapatkan imbal balik manfaat ekonomi secara proporsional atas pemanfaatan karya intelektual tersebut. Namun, menghasilkan karya saja belum cukup bagi pelaku kreatif untuk mendapatkan perlindungan hukum. Mereka harus menempuh perlindungan hukum tersebut melalui mekanisme permohonan hak kekayaan intelektual kepada negara yang tentunya membutuhkan biaya dan waktu.

Jika karya intelektual sudah dihasilkan dan mendapatkan hak hukum secara lengkap dan tepat sesuai jenis perlindungan HKI-nya maka bisa dikatakan Karya ber-HKI tersebut sudah bisa dimanfaatkan untuk kegiatan bisnis atau perdagangan. Hal ini karena mendaftarkan HKI yang kemudian mendapatkan bukti pendaftaran serta sertifikat HKI, harapannya bahwa dokumen pendaftaran dan sertifikat bukan hanya untuk hiasan dan pajangan di dinding rumah. Namun, lebih jauh, pemilik HKI diharapkan memanfaatkan HKI tersebut untuk kegiatan ekonomi, menjalin kerjasama dengan calon mitra, perdagangan dan aktivitas bisnis lainnya. Sebagai contoh, pendaftaran merek untuk salah satu produk tertentu, maksud dan tujuan utamanya tentu merek tersebut akan dilekatkan terus menerus dalam produk yang akan diperjualbelikan kepada konsumen sehingga secara bertahap mampu membangun identitas da reputasi yang kuat dari produk tersebut.

Lebih jauh, pihak lain dapat menggunakan merek terdaftar yang sudah memiliki identitas dan reputasi melalui skema kerjasama komersial misalkan lisensi, franchise atau skema lainnya. Hal ini menggambarkan begitu strategisnya sebuah pendaftaran HKI bagi pengembangan bisnis. Sebuah HKI haruslah dipandang sebagai aset tak berwujud yang memang akan memiliki nilai ekonomi seiring berkembangnya bisnis yang berbasis HKI tersebut.

Baca Juga : Strategi Berinovasi Berorientasi HKI

Kenapa disebut sebagai aset tak berwujud? Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Di dalam sistem HKI, seseorang yang menguasai benda secara fisik tidak otomatis memiliki hak eksklusif dari benda fisik tersebut. Hal ini ada hak yang tidak berwujud nyata nampak di dalam benda tersebut (intangible). Sebagai contoh, jika seseorang membeli buku (fisik buku) maka dia menguasai sepenuhnya fisik buku yang ia beli. Namun, hak eksklusif misalnya hak memperbanyak dan kemudian diperjualbelikan kembali belum menjadi milik dari orang tersebut. Hal ini karena orang tersebut membeli fisik dari buku, bukan hak cipta yang  terkandung dalam buku tersebut. Hak yang tak kelihatan tersebut, memiliki nilai ekonomi maka HKI biasa disebut Aset Tak Berwujud (Intangible aset).

Pemahaman HKI sebagai aset tak berwujud inilah yang seringkali masih kurang dipahami di masyarakat sehingga seolah-olah mendaftarkan HKI hanya sebatas kegiatan formalitas semata untuk perlindungan. Dengan demikian, jika pemahaman masih seperti itu, maka kegiatan pendaftaran HKI secara ekonomi terkesan tidak menarik. Padahal, pendaftaran HKI secara konseptual adalah sebuah investasi berbisnis yang dapat meningkatkan manfaat ekonomi.

PELUANG PERLINDUNGAN HKI DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

revolusi industri

PELUANG PERLINDUNGAN HKI DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Oleh Ferianto, S.Si., M.H.

 

Tidak bisa dipungkiri perkembangan teknologi telah membawa dampak yang besar bagi kehidupan dan peradaban manusia. Teknologi memberikan terobosan dan solusi atas segala permasalahan manusia dalam menjalani kehidupannya tidak terkecuali di bidang industri. Industri yang biasanya identik dengan padat karya, padat modal sekarang bertransformasi menjadi padat teknologi. Sumber daya manusia dalam proses manufaktur dan aspek terkait lainnya telah digantikan oleh peran teknologi yang dikendalikan melalui sebuah inovasi dalam bentuk artificial intelligence dan internet of things (AI dan IoT). Inovasi AI dan IoT tersebut telah dimanfaatkan dalam hasil teknologi berupa peralatan manufaktur, peralatan produksi, peralatan telekomunikasi, transportasi dan aspek strategis lainnya.

Penemuan teknologi tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh pelaku industri atau pengguna lain sehingga mampu menghasilkan nilai tambah secara ekonomi yang pada akhirnya dari penemuan (invensi) bisa menjadi inovasi. Inovasi yang dihasilkan tentu secara market (pasar) adalah sesuatu hal yang menjanjikan secara finansial jika dapat dimanfaatkan dalam sebuah sistem perdagangan oleh para pelaku bisnis berbasis inovasi. Kondisi ini dimungkinkan akan memunculkan sebuah persaingan bisnis dalam hal isu kepemilikan atas inovasi teknologi, isu kebaruan dan hak eksklusif dari teknologi, isu dugaan imitasi atau pemanfatan atau bentuk lain dari penggunaan teknologi tanpa izin dari pemilik yang sah dan isu-isu krusial lainnya.

Permasalahan yang muncul di atas, dapat dimitigasi dan diantisipasi salah satuya dengan cara memperjelas dan mempertegas perlindungan hukumnya sejak dimulainya proses invensi teknologi sampai meghasilkan suatu hasil teknologi sehingga sejak dari awal proses invensi minimal memiliki kejelasan atas siapa yang akan memiliki teknologi tersebut serta jenis perlindungan HKI apa yang tepat melindungi inovasi teknologi.

Memperjelas kegiatan invensi dengan sebuah perjanjian

          Kegiatan invensi pada intinya adalah suatu kegiatan pemecahan masalah teknis di bidang teknologi yang dapat berupa produk atau proses atau pengembangan produk atau proses. Invensi biasanya dilakukan oleh perorangan atau kelompok orang dalam kapasitasnya selaku pribadi atau dalam naungan sebuah institusi baik pemerintah, pemerintah atau swasta.  Orang atau kelompok orang yang melakukan invensi biasa disebut inventor. Jika inventor dalam kapasitas pribadi denga sumber daya pribadi menghasilkan invensi maka kepemilikan invensi adalah menjadi milik inventor. Namun, jika inventor dalam kapasitas memiliki hubungan kedinasan dengan instansi dimana inventor bernaung/bekerja maka invensinya biasanya menjadi milik instansi tersebut tanpa megabaikan hak moral dan hak ekonomi para inventor yang bersangkutan kecuali adanya perjanjian lain. Hal ini mensiratkan bahwa dalam sebuah kegiatan invensi, kepemilikan atas invensi yang akan diproses perlindungan hukum adalah sangat bergantung pada konteks perjanjian sebagai dasar yuridis para pihak (para inventor) yang mencantumkan kesepakatan dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian, isu kepemilikan invensi yang dihasilkan oleh inventor dapat dibuat secara jelas sejak dari invensi akan dilakukan melalui sebuah perjanjian. Ketiadaan perjanjian maka isu kepemilikan invensi akan dikembalikan kepada undang-undang yang mengaturnya tergantung jenis HKI yang akan dipilih.

Megidentifikasi jenis perlindungan HKI yang tepat melindungi inovasi teknologi

          Dalam konteks inovasi teknologi era revolusi industri 4.0, maka AI dan IoT adalah menjadi basis dari teknologi yang akan dihasilkannya. Berbagai macam produk berupa peralatan yang dengan aplikasi tertentu dan dikendalikan melalui kecerdasan buatan maka jenis HKI yang tepat untuk perlindungan atas karya inovasi yang demikian adalah paten yang dapat melindungi dari aspek sistem dari sebuah teknologi (kombinasi antara sofware dan hardware dengan metode kerja tertentu, konstruksi bagian-bagian dari hasil teknologi, metode kerja atau proses pembuatan suatu teknologinya.

Selain itu, ternyata paten tidak menjadi satu-satunya jenis HKI yang dapat melindungi karya teknologi di era revolusi industri 4.0. Hasil karya inovasi teknologi yang berupa aplikasi atau software secara terpisah bisa secara tepat dilindungi dengan Hak Cipta. Aspek lain jika ternyata hasil teknologi akan diproduksi dengan memeprhatikan keunikan dari tampilan estetikanya maka karya tersebut dapat dilindungi dengan Desain Industri yang akan melindungi tampilan luar suatu produk yang mementingkan keunggulan di penampilan estetikanya. Lebih lanjut, tentu hasil teknologi yang akan dijual ke pasar hampir pasti memiliki nama sebagai identitas produk tersebut yang akan membedakannya dengan produk sejenis sehingga perlindungan atas identitas atau nama produk tersebut yang tepat adalah Merek. Dengan demikian, dalam satu produk hasil inovasi teknologi, perlindungan jenis HKI tidak hanya satu jenis tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa jenis tergantung dari aspek-aspek yang menjadi kunci keunggulan dan keunikannya. Memberikan perlindungan secara lengkap atas teknologi yang dihasilkan maka akan semakin memperkuat posisi hukum, kepastian dan ketenangan pemilik invensi/inovasi dalam memanfaatkan hasil karyanya secara komersial.