6 Perbedaan Hak Cipta dan Hak Paten yang Utama

Meski sering kita dengar, ada beberapa perbedaan hak cipta dan hak paten secara mendasar. Kedua istilah ini berkaitan dengan persoalan ekonomi dan hukum.

Hak cipta dan hak paten merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) namun mempunyai dasar hukum yang berbeda. Peraturan yang mengatur tentang hak cipta adalah UU Nomor 28 Tahun 2014. UU ini disebut juga sebagai UU Hak Cipta.

Sedangkan hak paten diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2016 (UU Hak Paten), termasuk di dalamnya Paten dan Paten Sederhana. Lantas apa yang membedakan antara kedua hak tersebut?

Perbedaan Hak Cipta dan Hak Paten

Berikut adalah beberapa hal yang membedakan apakah HKI itu paten atau cipta.

1. Pengertian

Secara sederhana, hak cipta merupakan hak yang muncul secara otomatis dengan mengusung konsep deklaratif. Sedangkan hak paten merupakan hak yang membutuhkan pendaftaran terlebih dulu untuk suatu invensi. Berbeda halnya dengan hak paten, seseorang mendapatkan hak cipta tanpa harus mendaftarkannya.

2. Jenis

Dalam hak cipta, terdapat 2 jenis hak yaitu hak moral dan hak ekonomi. Sedangkan dalam hak paten terdapat paten (biasa) dan paten sederhana.

3. Masa Berlaku

Hak moral (cipta) berlaku tanpa adanya batas waktu, hak ekonomi (cipta) berlaku berdasarkan objeknya. Perlindungan atas hak cipta adalah seumur hidup ditambah 70 tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Contoh hak cipta untuk program komputer 50 tahun.

Hak paten (biasa) berlaku 20 tahun setelah penerimaan, paten sederhana berlaku 10 tahun setelah penerimaan. Contoh hak paten adalah penghitungan keretakan pada bidang teknologi pesawat oleh mantan Presiden RI, BJ Habibie.

4. Objek

Hak cipta melindungi objek ciptaan dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Untuk hak paten melindungi objek kebaruan (sebelumnya belum ada teknologi yang sama), pengembangan atas sesuatu yang sudah ada (inventif), dan suatu kemudahan yang memberi kemudahan pada industri.

5. Pelanggaran

Seseorang yang melanggar hak cipta misalnya mengutip sebagian maupun keseluruhan tanpa memberi sumber ke dalam karya sendiri. Dengan melakukan tindakan itu, seolah-olah karya tersebut adalah karyanya sendiri. Contoh lain dari pelanggaran hak cipta adalah memperbanyak suatu karya tanpa izin untuk keperluan komersial.

Dalam hak paten, pelanggaran berkaitan dengan penggunaan invensi, menjual, menawarkan, dan mendapat manfaat ekonomi dari invensi tersebut tanpa izin dari inventor. Dalam hal ini, inventor dalam melayangkan gugatan untuk mengambil tindakan hukum kepada pihak yang menggunakan invensi tersebut tanpa izin.

6. Pengajuan Hak

Perbedaan hak cipta dan hak paten berikutnya berkaitan dengan pengajuan atau permohonan. Untuk mendapat perlindungan hak cipta tidak perlu mengajukan permohonan kepada menteri. Hak secara otomatis muncul berdasarkan jenis ciptaan yang tertuang dalam UU Hak Cipta.

Meski begitu, Anda masih bisa mengajukan pencatatan hak cipta kepada menteri yang berfungsi sebagai bukti bahwa Anda adalah pemegang hak cipta tersebut. Bukti ini juga sebagai berfungsi jika di masa mendatang ada pihak yang melanggar hak cipta karya Anda.

Lain halnya dengan hak paten, pihak yang ingin memperoleh hak paten harus melakukan pengajuan permohonan kepada menteri, lantas kemudian ditentukan apakah permohonan tersebut diterima atau tidak.

Dalam penerapannya, hak paten berlaku asas first to file, artinya hak tersebut untuk pihak yang pertama kali mendaftar. Oleh sebab itulah, kalau Anda punya invensi yang sudah memenuhi syarat pengajuan permohonan hak paten, secepatnya segera mengajukan permohonan.

Itulah beberapa perbedaan hak cipta dan hak paten berdasarkan pengertian hingga proses pengajuannya. Semoga bermanfaat!

MEMAHAMI DAN MEMPEROLEH PERLINDUNGAN ATAS CIPTAAN

MEMAHAMI DAN MEMPEROLEH PERLINDUNGAN ATAS CIPTAAN

Oleh Ferianto, S.Si., M.H.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang atau entitas tertentu untuk memegang hak monopoli dalam menggunakan dan memanfaatkan kekayaan intelektual yang dihasilkan dan dimilikinya. Sistem HKI menjamin hak dan kepentingan pemegang hak maupun pihak yang memanfaatkan HKI secara adil dan seimbang. Kekayaan intelektual yang dimaksud disini adalah hasil olah pikir manusia yang dapat bermanfaat untuk kehidupannya dapat berupa invensi (penemuan) bidang teknologi; ilmu pengetahuan, seni, dan sastra; tanda pembeda untuk produk barang atau jasa; desain suatu produk; desain peletakan komponen semi konduktor; serta varietas hasil pemuliaan. Kekayaan intelektual berupa ilmu pengetahuan, seni dan sastra serta ekspresi budaya tradisional, dilindungi oleh rezim HKI berupa Hak Cipta (Copyright).

Berbeda dengan keenam rezim HKI lainnya, perlindungan Hak Cipta sesuai dengan dasar Bern Convention, timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Hal ini berarti hak cipta muncul dan melekat perlindungannya saat ciptaan tersebut dideclare atau diumumkan oleh pencipta ke publik baik dalam bentuk tulisan, oral dan bentuk publikasi lainnya. Namun, langkah krusial yang perlu diambil dalam menyikapi prinsip perlindungan hak cipta adalah penting dan masih perlunya kegiatan pencatatan (pendaftaran) hak cipta ke negara melalui Direktorat Jenderal Kekayaan intelektual (DJKI) -Kementerian Hukum dan HAM RI meskipun secara normatif pencatatan hak cipta sifatnya tidak wajib atau absolut. Namun, dalam upaya memperkuat alat bukti atas kepemilikan ciptaan, mencatatkan ciptaan ke database nasional serta lebih menjamin kepastian hukum akan perlindungan ciptaan oleh negara maka pencatatan karya cipta setelah diumumkan adalah masih menjadi pilihan yang sangat strategis dan tepat.

 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pencatatan ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pencatatan ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap penciptaan tersebut. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, namun perlindungan kepada wujud/fiksasi/ekspresi dari ide tersebut. Selanjutnya ekspresi dari ide tersebut harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapatdilihat, dibaca atau didengar.

Fungsi perlindungan hukum Hak Cipta diantaranya untuk menghargai suatu karya dan mendorong pencipta karya tersebut untuk menghasilkan karya baru. Tujuan dari pelaksanaan hukum hak cipta adalah melindungi hak eksklusif, hak moral, dan ekonomi bagi pencipta karya. Hak Eksklusif adalah hak pembuat karya untuk mengontrol mekanisme kepemilikan juga distribusi dari karyanya. Hak eksklusif berarti siapa pun yang ingin menggunakan, menyalin, memperbanyak, dan menjual suatu karya cipta harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pembuatnya. Hak moral berarti walaupun karya tersebut telah dibeli, pembeli harus tetap mencantumkan nama pembuat karya. Hak moral membuat karya akan selalu lekat dengan siapa pembuatnya. Hak ekonomi berarti pembuat karya berhak mendapatkan imbalan ekonomi dari pihak-pihak yang akan mengeksploitasi secara ekonomi karya tersebut.

         Objek ciptaan yang dapat dilindungi mencakup:

  • Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
  • Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
  • Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  • Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
  • Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
  • Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
  • Arsitektur;
  • Peta;
  • Seni batik;
  • Fotografi;
  • Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalihwujud.

 

 

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI); Pengertian, Jenis, dan Prinsip

Hak atas Kekayaan Intelektual atau HaKI adalah hak untuk menikmati hasil, baik moral maupun ekonomi, dari suatu kreativitas olah pikir manusia dalam bentuk produk, jasa, atau proses yang bermanfaat dan memudahkan kehidupan manusia. Aturan yang mengatur tentang HaKI tertuang dalam UU Nomor 4 Tahun 2001 tentang Paten, UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Berdasarkan pengertian HaKI di atas, ada beberapa jenisnya antara lain: hak cipta dan Hak Kekayaan Industri (HKI). Untuk HKI, meliputi paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan indikasi geografis.

Baca Juga: Sertifikat Hak Cipta Contoh dan Cara Downloadnya Di Sini

Jenis HaKI

Secara lebih jelas, berikut ini beberapa jenis Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

1. Hak Cipta

Hak cipta merupakan jenis perlindungan yang punya cangkupan paling luas. Pasalnya, berbagai bidang seperti sastra, seni, dan ilmu pengetahuan masuk ke dalam jenis ini. Hak cipta menjadi hak eksklusif yang dimiliki seseorang untuk mengatur semuanya secara keseluruhan.

Meliputi mengatur untuk menggunakan karya ciptaannya, mengumumkan, memperbanyak, hingga memberi izin kepada pihak lain dengan tujuan tertentu. Pelanggaran yang berkaitan dengan hak cipta misalnya penggunaan tanpa izin untuk tujuan komersial.

2. Hak Kekayaan Industri (HKI)

Baca Juga: Berapa Lama Masa Berlaku Hak Cipta? Temukan di Sini!

Hak atas Kekayaan Intelektual berikutnya adalah HKI, sebagaimana yang sudah kita sebutkan di atas, HKI meliputi banyak bidang namun secara khusus. Tujuannya untuk melindungi suatu usaha/perusahaan dari berbagai macam pencurian (plagiarisme) misalnya paten, merek, dan sebagainya.

Prinsip HaKI

Secara umum, ada 4 prinsip dalam penerapan Hak atas Kekayaan Intelektual antara lain prinsip ekonomi, sosial, kebudayaan, dan keadilan.

1. Prinsip Ekonomi

HaKI menjadi hasil dari kreativitas dan olah pikir intelektual manusia yang mana pada akhirnya memberi keuntungan dan manfaat ekonomi kepada pemilik hak untuk menunjang kehidupannya. Sehingga, HaKI ini selain memberi perlindungan, pemilik hak cipta mendapat hasil nilai ekonomi yang sepadan.

2. Prinsip Sosial

Hak atas Kekayaan Intelektual adalah kesatuan dengan mempertimbangkan kepentingan individu dengan masyarakat. Prinsip ini mengatur kepentingan pemilik hak sebagai warga negara atas hak yang sudah diakui oleh hukum dan diberikan kepadanya.

Baca Juga: Siapa Pencipta dan Apa Bedanya Dengan Pemegang Hak Cipta?

3. Prinsip Kebudayaan

Prinsip kebudayaan berkaitan dengan pembangunan dan perkembangan berbagai macam bidang yang dilindungi oleh HaKI untuk meningkatkan kehidupan manusia. Baik bidang ilmu pengetahuan, kesenian, kesusastraan, dan sebagainya.

4. Prinsip Keadilan

Dengan adanya prinsip keadilan, karya yang sudah dilindungi oleh HaKI tidak dapat orang lain manfaatkan dengan bebas tanpa izin. Artinya, ketika hendak menggunakan karya yang sudah dilindungi oleh HaKI, harus meminta izin terlebih dulu kepada penciptanya.

Baca Juga: Hak Cipta : Pengertian, Contoh, Tujuan dan Cara Daftar Online

Mengurus HaKI di Mana?

Seseorang dapat mengajukan pengurusan HaKI dengan dua cara. Pertama, melakukan registrasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, yaitu dengan mendatangi secara langsung dengan membawa semua dokumen persyaratan yang sudah ditentukan.

Kedua, melakukan registrasi secara online melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham di laman https://e-hakcipta.dgip.go.id/. Anda perlu create account lebih dulu dengan memasukkan data-data pada formulir yang tersedia. Ikuti langkahnya kemudian, atau jika terjadi kendala bisa menghubungi live chat website resmi DJKI.

Dengan mempunyai HaKI pada sebuah karya, maka orang tersebut berhak atas berbagai macam fungsi serta manfaat yang ada. Demikian penjelasan mengenai pengertian Hak atas Kekayaan Intelektual, prinsip, dan jenisnya secara umum.

Baca Juga: Somasi Adalah; Pengertian, Fungsi, dan Poin Penting di Dalamnya