BPOM Adalah; Pengertian, Syarat Pengajuan, dan Jenis Edarnya

Kepanjangan BPOM adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan yang punya fungsi utama mengawasi secara keseluruhan peredaran obat dan makanan di Indonesia. Pelaku usaha yang menjalankan bisnis dalam bidang makanan dan minuman kian banyak bermunculan. Guna menunjukkan bahwa produk aman, perlu mendapat sertifikasi BPOM untuk izin edar.

Namun tidak jarang, pelaku usaha melakukan tindakan-tindakan yang menekan biaya produksi sehingga mengurangi keamanan, manfaat, maupun mutu produk. Di sinilah peran BPOM untuk pengawasan guna memastikan bahwa hal-hal tersebut tidak terjadi.

Baca Juga: Pengusaha Kena Pajak (PKP); Pengertian, Fungsi, dan Syarat

Pengertian BPOM Adalah

BPOM menurut Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yaitu lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Lembaga BPOM ini berada di bawah presiden, bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri bidang kesehatan.

Obat dan makanan yang berada dalam pengawasan BPOM antara lain: obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, obat tradisional, suplemen, kosmetik, dan pangan olahan. Fungsi dari BPOM secara lebih rinci diatur dalam Pasal 3 PP Nomor 80/2017.

Baca Juga: Pangan Industri Rumah Tangga : Pengertian, Syarat, dan Biaya

Syarat Pengajuan Izin BPOM Adalah

Berbicara tentang syarat mengajukan izin BPOM, antara produk dalam negeri dan produk luar negeri berbeda. Klasifikasi penilaian jenis pangan ada 2, yaitu penilaian umum dan penilaian One Day Service (ODS).

1. Produk Dalam Negeri

Adapun syarat minimal untuk mengurus izin edar produk dalam negeri ke BPOM antara lain:

  1. a) Salinan surat izin dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
  2. b) Hasil analisis lab, umumnya hasil ini berlaku 6 bulan setelah terbit, jika masa berlaku habis perlu melakukan uji lab lagi;
  3. c) Contoh produk serta rancangan label edar;
  4. d) Mengisi formulir pendaftaran secara lengkap, dalam pengisian ini juga terdapat beberapa dokumen lain yang berkenaan dengan produk.
Baca Juga: Berapa Lama Masa Berlaku Hak Cipta? Temukan di Sini!

2. Produk Luar Negeri

Adapun syarat minimal untuk mengurus izin edar produk luar negeri ke BPOM antara lain:

  1. a) Siapkan dokumen asli dan salinan surat penunjukkan dari pabrik asal, dokumen ini akan masuk sebagai lampiran;
  2. b) Sertifikat kesehatan atau free sale dari instansi berwenang masing-masing negara asal;
  3. c) Hasil analisis lab, umumnya hasil ini berlaku 6 bulan setelah terbit, jika masa berlaku habis perlu melakukan uji lab lagi;
  4. d) Contoh produk serta rancangan label edar;
  5. e) Mengisi formulir pendaftaran secara lengkap, dalam pengisian ini juga terdapat beberapa dokumen lain yang berkenaan dengan produk.

Syarat di atas adalah syarat minimal pengajuan, selanjutnya akan ada berkas syarat secara umum yang wajib Anda lengkapi.

Baca Juga: Sertifikat Hak Cipta Contoh dan Cara Downloadnya Di Sini

Jenis Edar BPOM Adalah

Ada 3 label untuk jenis edar dari BPOM, antara lain Label SP, Label MD, dan Label ML, berikut penjelasannya:

  1. Label SP atau Sertifikat Penyuluhan oleh Dinas Kesehatan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM);
  2. Label MD atau Makanan Dalam untuk perusahaan besar yang sudah memenuhi kualifikasi dan syarat;
  3. Label ML atau Makanan Luar adalah label untuk makanan impor ke Indonesia (langsung maupun repacking).
Baca Juga: Hak Cipta : Pengertian, Contoh, Tujuan dan Cara Daftar Online

Dalam penerapannya, untuk mendapatkan sertifikasi izin edar BPOM dapat melakukan registrasi secara online melalui https://e-reg.pom.go.id/. Sedangkan untuk cek BPOM dapat melalui https://cekbpom.pom.go.id/.

Dengan mempunyai izin edar maka produksi obat dan makanan dari usaha Anda lebih terjamin. Baik dari sisi keamanan, manfaat, maupun mutu produknya. Sehingga izin edar BPOM adalah penting dimiliki oleh perusahaan yang mengeluarkan produk sesuai dengan kriteria produk BPOM.

Baca Juga: Siapa Pencipta dan Apa Bedanya Dengan Pemegang Hak Cipta?

Pengertian PT Perorangan, Syarat Pendirian, dan Prosedurnya

Dalam sebuah PT Perorangan, terdapat 2 unsur utama yang terkandung di dalamnya. Pertama, adalah unsur perorangan, yang mana mengacu pada Warga Negara Indonesia (WNI) berjumlah 1 orang. Artinya, Warga Negara Asing (WNA) tidak memenuhi syarat untuk mendirikan sebuah PT jenis ini.

Kedua, adalah unsur Usaha Mikro dan Kecil (UMK) hal ini mengacu pada UU Cipta Kerja. Dengan kata lain, modal untuk mendirikan PT jenis ini fleksibel di bawah 5 miliar. Sebagaimana yang kita tahu, kriteria usaha kecil yaitu modal antara 1 – 5 miliar rupiah. Sedangkan kriteria usaha mikro yaitu modal di bawah 1 miliar rupiah.

Baca Juga: Pengusaha Kena Pajak (PKP); Pengertian, Fungsi, dan Syarat

Pengertian PT Perorangan Adalah

Berdasarkan UU Cipta Kerja Pasal 153 A Ayat 1 disebutkan bahwa pengertian PT jenis ini adalah perseoran yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang. Sehingga pendiri tersebut sebagai pemegang saham sekaligus direktur perusahaan.

Walaupun hanya perorangan (1 orang), namun status dari PT ini tetap sama dengan PT biasa. Dengan adanya UU Cipta Kerja, hal tersebut mendukung para pelaku usaha lebih mudah dalam membangun legalitas untuk usahanya secara perorangan.

Baca Juga: Berapa Lama Masa Berlaku Hak Cipta? Temukan di Sini!

Syarat Pendirian PT Perorangan

Mengacu pada pengertian dan penjelasan di atas, berikut ini beberapa syarat yang harus tuntas sebelum mengajukan permohonan daftar PT Perorangan.

1. Usaha Mikro dan Kecil

Syarat pertama berkaitan dengan kriteria usahanya. Persero yakni badan hukum yang berdiri sesuai dengan kriteria dari UMK.

2. Surat Pernyataan Pendirian

Melengkapi berkas berupa Surat Pernyataan Pendirian sesuai dengan format di lampiran PP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Baca Juga: Sertifikat Hak Cipta Contoh dan Cara Downloadnya Di Sini

3. Warga Negara Indonesia

Pendiri adalah WNI berusia minimal 17 tahun dan cakap secara hukum. WNA tidak dapat melakukan pengajuan pendaftaran PT ini.

4. Perorangan

Mengacu pada pengertian dan unsur yang ada di dalamnya, maka pendiri adalah hanya 1 orang.

5. NPWP, NIB, dan Izin Usaha

Syarat berikutnya berkaitan dengan dokumen-dokumen antara lain Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Berusaha (NIB), dan izin usaha berdasarkan bidang masing-masing. Ada juga dokumen fotocopy KTP pendiri, NPWP pendiri, surat domisili PT, dan mengisi formulir pernyataan pendirian.

Perorangan dapat mendirikan PT jenis ini 1x dalam 1 tahun.

Baca Juga: Siapa Pencipta dan Apa Bedanya Dengan Pemegang Hak Cipta?

Prosedur dan Cara Daftar PT Perorangan

Setelah semua persyaratan di atas sudah selesai, lantas bagaimana prosedur untuk mendirikannya? Secara garis besar, ada 3 tahap antara lain:

1. Pendaftaran

Anda dapat melakukan daftar elektronik (online) melalui website resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham di https://ptp.ahu.go.id/.

2. Mengurus NPWP PT

Lakukan pengurusan Nomor Pokok Wajib Pasar untuk PT bersangkutan.

Baca Juga: Hak Cipta : Pengertian, Contoh, Tujuan dan Cara Daftar Online

3. NIB dan Izin Usaha

Dalam pengurusan NIB maupun izin usaha untuk PT perorangan OSS sistem di https://oss.go.id/ dapat Anda akses.

Pendirian PT jenis ini tidak membutuhkan akta notaris, namun hanya pernyataan pendirian saja. Jika semua tahapan prosedur sudah selesai, kemudian syaratnya juga terpenuhi, maka Kemenkumham akan menerbitkan sertifikat pendirian. Sertifikat inilah hasil akhir yang membuktikan bahwa PT Anda sah dan berstatus badan hukum.

Itulah beberapa syarat dan prosedur dalam pengajuan pendirian PT perorangan. Sudah siap menjadikan usaha Anda berubah status menjadi badan hukum?

Baca Juga: Pangan Industri Rumah Tangga : Pengertian, Syarat, dan Biaya

Syarat Pendirian PT yang Harus Terpenuhi Tahun Ini

Memenuhi syarat pendirian PT merupakan langkah awal dalam mengembangkan sebuah perusahaan/badan usaha. Sebelumnya, dasar hukum yang mengatur tentang Perseroan Terbatas (PT) adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang tentang PT (UU PT).

Namun semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), terdapat beberapa perubahan dalam syarat PT. Tidak hanya itu saja, prosedur pengurusannya pun juga mengalami beberapa perubahan.

Dalam penerapannya, prosedur pendirian PT mempunyai persiapan tertentu. Mulai dari mengecek apakah nama PT tersedia hingga proses pengurusan. Berbicara mengenai jenisnya, ada PT terbuka, PT tertutup, PT perorangan, PT asing, PT kosong, dan PT domestik.

Baca Juga: Pengusaha Kena Pajak (PKP); Pengertian, Fungsi, dan Syarat

Apa Syarat Pendirian PT?

Pendirian PT perorangan misalnya, membutuhkan syarat-syarat yang sebaiknya Anda penuhi di awal. Secara umum, syarat PT 2022 antara lain:

1. Bisa Mendirikan PT Sendiri

Jika sebelumnya minimal pendiri adalah 2 orang, tetapi sekarang untuk mendirikan bisa oleh 1 orang pendiri saja. Sebagai catatan, aturan pendirian 1 orang ini hanya berlaku untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

2. Modal Fleksibel

Modal minimal untuk mengajukan pendirian PT sebelumnya adalah Rp50 juta, namun sekarang modal perusahaan fleksibel. Hal ini lantaran aturan yang mengikat tentang modal PT sudah dihapus.

Baca Juga: Berapa Lama Masa Berlaku Hak Cipta? Temukan di Sini!

3. NIB

Syarat pendirian PT berikutnya adalah mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB). Sejak berlakunya sistem Online Single Submission atau OSS sebagai sistem perizinan terintegrasi secara elektronik. Maka Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sudah tidak Anda perlukan.

4. Tidak Wajib Amdal

Untuk Usaha Mikro dan Kecil, tidak wajib punya Amdal, tetapi sebagai gantinya harus punya Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Dokumen SPPL ini berlaku selama 2 tahun terhitung sejak terbit.

5. Dokumen

Syarat berikutnya berkaitan dengan dokumen untuk pengurusan pengajuan pendirian PT. Rincian dokumen antara lain fotokopi KTP pengurus, fotokopi NPWP, pernyataan domisili (bermaterai), pernyataan setor modal (bermaterai), dan pernyataan KBLI (bermaterai).

Baca Juga: Sertifikat Hak Cipta Contoh dan Cara Downloadnya Di Sini

Prosedur Pendirian PT

Dalam pendirian PT, semua tahapan merupakan satu kesatuan untuk 1 tahap. Anda wajib mengikuti aturan dan prosedur yang sesuai dengan undang-undang. Tahap pendirian meliputi beberapa langkah antara lain:

1. Cek Nama

Pengecekan nama untuk PT Anda harus unique, artinya tidak ada kemiripan dengan perusahaan lain. Ini juga menjadi syarat pendirian PT yang kaitannya sudah masuk tahapan pengajuan.

2. Akta Pendirian

Jika mengajukan pendirian PT perorangan secara online, maka terdapat beberapa formulir untuk mengajukan akta pendirian. Data yang perlu Anda isi antara lain: nama perusahaan, maksud dan tujuan (rinci dan sistematis), domisili, struktur pengurus, dan permodalan.

Baca Juga: Siapa Pencipta dan Apa Bedanya Dengan Pemegang Hak Cipta?

3. Daftar di Kemenkumham dan Pembuatan NPWP

Prosedur berikutnya melakukan pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM, kalau sudah tuntas maka status perusahaan sudah berbadan hukum. Setelah itu mengajukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk perusahaan.

4. Pengurusan NIB

Sebagaimana yang sudah kami singgung di atas, NIB juga sebagai syarat pendirian PT yang mana dapat Anda urus di OSS. NIB berfungsi juga sebagai TDP, akses kepabeanan, serta API.

5. Pengajuan Izin Usaha

Prosedur selanjutnya pemohon dapat mengajukan izin usaha berdasarkan masing-masing bidang usahanya. Dalam bidang usaha perdagangan misalnya, izinnya adalah SIUP.

Baca Juga: Hak Cipta : Pengertian, Contoh, Tujuan dan Cara Daftar Online

Setelah semua proses pendirian selesai, Anda dapat mengadakan berbagai macam pengembangan untuk perusahaan. Mulai dari yang paling dasar seperti mendaftarkan merek dagang, menyiapkan sistem pelaporan pajak, hingga menjalankan kegiatan usaha.

Itulah beberapa syarat pendirian PT dan prosedurnya tahun ini. Prosedur di atas bersifat dinamis, sehingga jika terdapat perubahan atas undang-undang yang mengaturnya, bukan tidak mungkin syarat maupun prosedur ikut berubah.

Baca Juga: Pangan Industri Rumah Tangga : Pengertian, Syarat, dan Biaya