PELUANG PATEN UNTUK OBAT DAN TERAPI BERBASIS SUMBER DAYA GENETIK

obat terapi

PELUANG PATEN UNTUK OBAT DAN TERAPI BERBASIS SUMBER DAYA GENETIK

Oleh Ferianto, S.Si., M.H.

 

Metode terapi pengobatan memang dikecualikan dari patentabilitas, tetapi produk atau komposisi yang digunakan dalam metode tersebut dapat dipatenkan. Penemuan dalam bentuk produk atau bahan atau komposisi dalam bidang terapi pengobatan meliputi tiga kemungkinan yaitu produk atau komposisi baru yang memiliki fungsi teknis tertentu; penggunaan pengobatan pertama dari senyawa yang sudah dikenal; dan penggunaan pengobatan kedua dari senyawa yang sudah dikenal. Berkaitan dengan penggunaan baru dari senyawa atau bioaktif tertentu, UU No 13 Tahun 2016 Tentang Paten (UUP) menyatakan bahwa untuk penggunaan baru harus dari senyawa yang belum dikenal sebelumnya atau jika sudah dikenal harus memiliki perubahan struktur dan peningkatan khasiat bermakna.

Baca Juga : Sistem Pendaftaran Paten di Indonesia

Hal ini penting untuk menghindari terlalu lamanya pelindungan paten atas obat berbahan aktif senyawa tertentu. Misalkan senyawa X memiliki fungsi menurunkan demam dilindungi paten selama 20 tahun. Sebelum habis masa pelindungannya, senyawa X didaftarkan penggunaan baru untuk penurun hipertensi. Menurut ketentuan UUP, invensi yang seperti ini tidak dilindungi. Hal ini menunjukkan negara semakin memberikan keadilan dan akses kepada masyarakat untuk memperoleh akses obat berbahan dasar hayati serta mencegah itikad baik inventor untuk memperlama masa pelindungan namun dengan tidak ditunjukkan pembuktian ilmiah secara signifikan.

Suatu invensi harus dianggap dapat diaplikasikan dalam industri apabila dapat dibuat atau digunakan dalam jenis industri apapun. Metode pengobatan tubuh manusia atau hewan melalui tindakan bedah atau terapi atau diagnosa yang dipraktikkan pada tubuh manusia atau hewan tidak dianggap dapat diaplikasikan dalam industri meskipun hal ini tidak menghalangi pendaftaran paten obat yang akan digunakan dalam pengobatan atau diagnosa tersebut. Berkaitan dengan obat tradisional khususnya, yang memungkinkan untuk potensi mendapatkan paten adalah temuan senyawa bioaktif baru dari tanaman obat yang belum dikenal sebelumnya, efek farmakologi yang belum dikenal sebelumnya baik farmakologi modern maupun pengobatan tradisional, metode ekstraksi baru untuk mendapatkan senyawa bioaktif tertentu, sistem pembuatan obat baru yang belum dikenal sebelumnya, atau metode standardisasi senyawa-senyawa dari tanaman obat.

 

 

 

Apa Pengertian Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)?

Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) adalah surat yang memberi keterangan secara resmi berkaitan dengan tempat atau domisili di mana perusahaan beroperasi. Secara sederhana, dapat kita sebut bahwa SKDP merupakan KTP bagi perusahaan.

Dalam penerapannya, perusahaan yang berbadan hukum menggunakan SKDP, sedangkan perusahaan yang tidak berbadan hukum menggunakan SKDU (Surat Keterangan Domisili Usaha).

Namun menurut pernyataan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 503/6491/SJ Tahun 2019, SKDU sudah dihapus dan tidak lagi berlaku di daerah Jakarta.

Fungsi Surat Keterangan Domisili Perusahaan

Ada banyak contoh surat domisili perusahaan, pada dasarnya surat tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut.

1. Alamat Resmi Berjalannya Usaha

Fungsi utama dari SKDP adalah menunjukkan bahwa alamat domisili yang tertera di dalamnya adalah alamat domisili resmi perusahaan. Perusahaan yang sudah punya SKDP, maka sudah resmi mendapat pengakuan berkedudukan di lokasi yang tercantum di dalam surat.

2. Pengurusan Dokumen

Sebagaimana KTP bagi warga negara, SKDP punya fungsi untuk pengurusan berbagai macam dokumen seiring berjalannya perusahaan. Misalnya dalam mengurus legalitas perusahaan.

Di Jakarta, peraturan Surat Keterangan Domisili Perusahaan berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2014, menerangkan bahwa SKDP tidak bisa dikeluarkan bagi perusahaan yang menggunakan alamat rumah. Termasuk perusahaan yang tidak berada di dalam zonasi perkantoran juga tidak dapat mengurus SKDP.

Oleh sebab itulah di zaman sekarang cukup populer dengan istilah virtual office yang bisa menjadi solusi mendapatkan domisili di Jakarta yang memenuhi zonasi perkantoran.

Masa Berlaku SKDP

SKDP mempunyai masa berlaku selama 5 tahun, sedangkan domisili yang menggunakan virtual office berlaku 1 tahun. Jadi, setelah masa berlaku habis harus melakukan perpanjangan supaya SKDP tetap aktif dan dokumen perusahaan lengkap serta aman.

Untuk permohonan pendaftaran SKDP ini, baru bisa Anda lakukan setelah akta perusahaan keluar. Berkaitan dengan lokasi, khusus di Jakarta SKDP diganti NIB pada 2019 lalu. Sehingga untuk pengurusannya bisa Anda lakukan secara online di sistem SKDP OSS.

Syarat Pengajuan SKDP

Berikut adalah syarat dokumen yang sebaiknya Anda persiapkan sebelum mengajukan pengurusan SKDP.

  1. Akta perusahaan;
  2. KTP direktur utama;
  3. NPWP direktur utama dan NPWP perusahaan;
  4. Bukti kepemilikan tanah;
  5. Surat keterangan domisili dari kelurahan;
  6. Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan;
  7. Izin Mendirikan Bangunan;
  8. Bukti pembayaran pajak retribusi daerah;
  9. Surat izin tempat usaha.

Anda juga membutuhkan surat kuasa bermaterai jika dalam pengurusannya diwakilkan kepada pihak lain.

Cara Mendapatkan SKDP

Untuk pengajuan SKDP, Anda harus memenuhi semua persyaratan terlebih dahulu. Kemudian ikuti langkah pengurusan berikut.

  1. Mendapat surat pengantar dari RT dan RW;
  2. Melengkapi isian formulir permohonan SKDP di kantor kelurahan;
  3. Menyerahkan formulir, surat pengantar, dan semua persyaratan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
  4. Proses penerbitan SKDP.

SKDP penting karena seolah-olah menjadi KTP perusahaan, sekaligus persyaratan untuk perusahaan yang beroperasi di wilayah NKRI agar bebas dan lancar menjalankan kegiatan usahanya. Kenyataannya, pengurusan SKDP merupakan wewenang bagi tiap daerah.

Berkat hal itu, bukan tidak mungkin terjadi perbedaan syarat untuk mengurus SKDP. Demikian pengertian, fungsi, masa berlaku, syarat, dan bagaimana cara mendapatkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan. Ada baiknya Anda konsultasikan lebih dulu ke layanan informasi kelurahan sesuai domisili.

Rincian Pajak UMKM Terbaru yang Harus Pengusaha Perhatikan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak lepas dari rincinan pajak UMKM terbaru sebagaimana sektor bisnis lainnya. Sektor UMKM punya kewajiban untuk melaporkan sekaligus membayar pajak dari kegiatan usahanya yang tengah berjalan.

Unit bisnis UMKM sejak dahulu digencarkan oleh pemerintah dalam berbagai macam sosialisasi. Bukan tanpa alasan, UMKM mampu bertahan dari kondisi perekonomian global yang fluktuatif. Contoh nyatanya pada krisis global 1998 dan 2012 silam, bukannya kolaps seperti unit bisnis lain, UMKM justru berkembang.

Peraturan Pajak UMKM Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008

Sebelum masuk pada berapa persentase dan pembayaran pajak untuk sektor usaha ini, perhatikan dulu pembagian kategori UMKM menurut UU tersebut.

  1. Usaha kategori mikro berjalan oleh perorangan maupun badan, aset bersih di bawah 50 juta. Omzet kategori ini per tahun mencapai 300 juta, dan karyawan kurang dari 4 orang.
  2. Usaha kategori kecil berjalan dengan pegawai antara 5 – 19 orang, aset bersih antara 50 juta – 500 juta. Sedangkan omzet kategori ini per tahun antara 300 juta – 2,5 miliar.
  3. Usaha kategori menengah berjalan dengan pegawai antara 20 – 99 orang, aset bersih antara 500 juta – 10 miliar. Serta omzet kategori ini per tahun antara 2,5 miliar – 50 miliar.

Jika sebuah usaha punya pegawai lebih dari 100 orang, aset bersih lebih dari 10 miliar, dan omzet tahunan di atas 50 miliar; itu masuk ke dalam kategori usaha besar.

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), omzet UMKM kurang dari 500 juta per tahun bebas Pajak Penghasilan (PPh Final).

UU HPP tersebut mulai berlaku pada tahun 2022, sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada wajib pajak pelaku UMKM.

Tarif Pajak UMKM Final per Bulan

Jenis pajak yang wajib pemilik UMKM bayar per bulan adalah Pajak Penghasilan (PPh), hal ini tertuang dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh.

Pemilik UMKM harus mendaftarkan bisnisnya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), setelah itu akan memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari KPP setempat. Dalam SKT, terdapat jenis pajak yang harus UMKM bayar.

Secara umum ada 3 jenis pajak untuk sektor ini; PPh Final (pasal 4), PPh pasal 21, dan PPh pasal 23.

Rumus menghitung PPh Final 0,5% adalah: PPh Final=Omzet Bulanan x 0,5%.

PPh Final wajib pemilik UMKM bayar setiap tanggal 15 setiap bulan. Wajib pajak perorangan bisa menikmati PPh Final 0,5% selama 7 tahun. Koperasi, CV, dan Firma 4 tahun sedangkan PT hanya 3 tahun.

Kalau PPh sudah pemilik bayar, maka Anda akan memperoleh tanda bukti pembayaran pajak, dalam hal ini adalah Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

Cara Bayar Pajak UMKM

Untuk membayar pajak bagi pelaku UMKM ada banyak cara, baik secara offline maupun online.

Cara bayar secara offline dengan mendatangi KPP atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan untuk mendapatkan kode billing. Sedangkan cara bayar secara online untuk mendapat kode billing bisa melalui website resmi DJP Online, internet banking, aplikasi perpajakan, bahkan melalui mesin ATM.

Itulah informasi pajak UMKM terbaru tahun ini. Sebelum melakukan pembayaran, pemilik UMKM sebaiknya menyiapkan syarat antara lain; NPWP, kode pajak, kode setoran, masa dan tahun pajak, serta jumlahnya.